Jombang,Timeofjava,id
Fenomena alam, banjir dan longsor masih mengancam warga Jombang, kota santri selama satu dua bulan ke depan.
Pasalnya curah hujan diperkirakan masih tinggi dan dihimbu masyarakat untuk berhati hati serta menjauhi titik rawan bencana.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jombang, Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas dalam hearing dengan Komisi C DPRD Jombang.
“Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) curah hujan masih tinggi,” katanya di ruangan Komisi C DPRD Jombang. Rabu (5/2).Timeofjava.id
Lebih lanjut pria kelahiran Timur Leste ini menjelaskan. Saat banjir pihaknya sudah melakukan berbagai tindakan untuk membantu warga yang berdampak banjir. Dan melakukan analisa penyebab fenomena alam terjadi serta sudah berkordinasi dengan instansi terkait mengenai solusinya.
“Saat terjadi banjir kita sudah melakukan tindakan antisipasi dan membantu warga serta membuat dapur umum dan lain sebagianya,” bebernya.
“Saat disingung perlu adanya normalisasi sungai, Wiko panggilan akrabnya mengatakan hal tersebut tidak menjadi kewenangan di pihaknya namun sudah berkordinasi apa yang menjadi penyebab banjir dan solusinya serta mengajukan untuk beberapa tindakan yang perlu dilakukan.
“Itu bukan kewenangan kami, namun sudah kami lakukan kordinasi dengan instansi terkait,” bebernya.
Sementara itu Sekretaris Komisi C DPRD Jombang Taufiqi Fakaruddin Assilahi mendorong baik Dinas PUPR dan lainnya untuk segera bertindak sesuai dengan tugas fungsi dalam mengendalikan fenomena alam. Supaya kedepannya bencana alam seperti banjir, tanah longsor tidak terulang lagi.
“Ini menjadi pelajaran dan tanggungjawab kita semua supaya apa yang terjadi selama dua bulan terjadi fenomena alam tidak terulang lagi,” kata Gus Fiqi panggilan akrabnya.
Pria yang juga menjabat sebagai ketua GP Ansor Jombang ini meminta. Jika ada penemuan dampak banjir karena ada pendangkalan dan penyepitan sungai, hal ini harus segera ditindaki oleh Dinas terkait terus melakukan kordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) jika ini menjadi kewenangan mereka menata sungai saat hujan tidak lagi meluap keperkampungan warga.
“Kalau ini menjadi kewenangan BBWS ayo kita bersama – sama berkordinasi mendorong mereka supaya ada tindakan, supaya tahun depan tidak lagi ada banjir,” pintanya.
Selain mendorong Dinas PUPR, wakil rakyat juga meminta kesadaran para warga dalam membuang sampah tidak pada tempat karena hal tersebut juga menjadi hambatan aliran sungai sehingga meluap.
“Selain mendorong instansi berwenang kita juga memberikan kesadaran kepada warga bisa melalui pihak kecamatan dan kepala desa yang kemudian ditindak lanjuti ke RT RW,” pungkasnya. (Red)
